Kolegialitas

Romawi Kuno
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Romawi Kuno
Zaman
Kerajaan Romawi 753–509 SM Republik Romawi 509–27 SM Kekaisaran Romawi 27 SM – 395 M Principatus Dominatus Wilayah Barat 395–476 M Wilayah Timur 395–1453 M Lini Masa
Konstitusi Romawi
Konstitusi Zaman Kerajaan Konstitusi Zaman Republik Konstitusi Zaman Kekaisaran Konstitusi Akhir Zaman Kekaisaran Senatus Sidang Legislatif Magistratus Eksekutif
Preseden dan Hukum
Hukum Romawi Ius Imperium Mos Maiorum Kolegialitas Auctoritas Kewarganegaraan Cursus Honorum Senatus Consultum Senatus Consultum Ultimum
Sidang-Sidang Rakyat
Comitia Centuriata Comitia Curiata Concilium Plebis Comitia Populi Tributa
Magistratus
Consul Praetor Quaestor Promagistratus Aedilis Tribunus Censor Wali Negeri
Magistratus Luar Biasa
Corrector Dictator Magister Equitum Tribunus Consularis Rex Triumviri Decemviri
Gelar dan Pangkat
Kaisar Legatus Dux Officium Praeses Praefectus Vicarius Vigintisexviri Lictor Magister Militum Imperator Princeps Senatus Pontifex Maximus Augustus Caesar Tetrarches
Negara lainnya Atlas
l b s

Kolegialitas dalam konteks Romawi adalah konsep dan praktik dalam sistem pemerintahan Romawi kuno yang menyatakan bahwa jabatan publik harus dipegang oleh lebih dari satu individu pada saat yang sama, dengan masing-masing individu memiliki wewenang yang sama. Ini merupakan prinsip fundamental dalam struktur politik Romawi, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya keseimbangan dalam pemerintahan.

Prinsip kolegialitas pertama kali diterapkan pada masa awal Republik Romawi, yang didirikan pada tahun 509 SM setelah jatuhnya monarki. Pada masa kerajaan, kekuasaan terpusat di tangan seorang raja yang memerintah seumur hidup. Namun, setelah penggulingan raja terakhir, Lucius Tarquinius Superbus, Romawi beralih ke sistem republik di mana kekuasaan politik dipegang oleh dua konsul yang dipilih setiap tahun. Ini adalah bentuk pertama dari kolegialitas di mana kekuasaan dibagi di antara dua pejabat tertinggi untuk mencegah dominasi individu.

Selama periode Republik Romawi, kolegialitas menjadi prinsip dasar dalam hampir semua jabatan publik. Contoh paling jelas adalah konsul, praetor, censor, dan tribunus plebis. Semua jabatan ini dipegang oleh dua atau lebih pejabat yang memiliki kekuasaan yang sama, dan sering kali, satu pejabat dapat menghalangi atau veto keputusan rekannya. Selain itu, jabatan-jabatan ini juga biasanya dibatasi masa jabatannya untuk mencegah konsentrasi kekuasaan.

Konsul, yang merupakan jabatan tertinggi di Republik, dipilih setiap tahun dan memegang kekuasaan eksekutif, militer, dan yudisial. Dua konsul bekerja bersama dengan hak veto terhadap satu sama lain, yang memastikan bahwa tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak. Praetor, yang bertanggung jawab atas urusan hukum, juga mengikuti prinsip kolegialitas dengan beberapa praetor yang memegang jabatan pada waktu yang sama.

Tribunus Plebis adalah jabatan penting lain yang dipegang oleh rakyat jelata (plebeian). Mereka dipilih untuk melindungi kepentingan plebeian dari penyalahgunaan kekuasaan oleh patrician. Awalnya, hanya ada dua tribunus, tetapi jumlahnya kemudian ditingkatkan menjadi sepuluh. Setiap tribunus memiliki kekuatan veto, bahkan terhadap sesama tribunus, yang menekankan pentingnya kolegialitas dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara.

Salah satu tujuan utama dari kolegialitas adalah pencegahan tirani, yang merupakan kekhawatiran utama bagi Romawi setelah penggulingan raja terakhir. Dengan membagi kekuasaan di antara beberapa pejabat, Romawi menciptakan sistem checks and balances internal yang mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh individu.

Meskipun kolegialitas bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, sistem ini juga memiliki kelemahan dalam hal efisiensi. Karena setiap pejabat memiliki hak veto terhadap rekannya, keputusan bisa terhambat, terutama dalam situasi darurat. Namun, bagi Romawi, keseimbangan kekuasaan dan pencegahan tirani lebih penting daripada efisiensi yang lebih tinggi.

Prinsip kolegialitas mulai terkikis ketika Romawi beralih dari republik ke kekaisaran. Kaisar Augustus, pendiri Kekaisaran Romawi, mempertahankan banyak jabatan republik dalam bentuk nominal, tetapi kekuasaan sebenarnya terpusat di tangannya. Meskipun kolegialitas formal masih ada, terutama dalam jabatan-jabatan seperti konsul dan praetor, kekuasaan yang sebenarnya semakin terkonsentrasi pada kaisar.

Selain dalam pemerintahan sipil, kolegialitas juga diterapkan dalam struktur militer Romawi. Komando militer sering kali dibagi antara dua atau lebih jenderal untuk mencegah dominasi oleh satu pemimpin. Namun, dalam praktiknya, hal ini sering menimbulkan konflik dan ketidakpastian di medan perang, terutama ketika strategi dan keputusan harus diambil dengan cepat.

• Scullard, H.H. A History of the Roman World 753-146 BC. Routledge, 1980.
• Abbott, Frank Frost. A History and Description of Roman Political Institutions. Elibron Classics, 1901.
• Mommsen, Theodor. The History of Rome. William P. Nimmo, 1868.